PeninjauRedaksi Justika Contoh dokumen AMDAL harus dipahami dan didalami agar rencana usaha atau kegiatan bisa diterapkan dengan cepat. Dengan demikian, dokumen yang dibuat bisa sesuai dengan prosedur dan standar yang ditetapkan oleh undang - undang.

AMDALAnalisis Mengenai Dampak Lingkungan fDASAR HUKUM Undang - Undang Lingkungan Hidup yang menjadi dasar hukum dan merupakan payung dari seluruh kebijakan Lingkungan Hidup : 1. Undang-Undang Republik Indonesia no. 4 Tahun 1982 (UULH) Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Undang - Undang Lingkungan Hidup no 23 Tahun 1997
3) ANDAL, RKL, dan RPL disusun berdasarkan Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Pasal 9 (1) Penilaian dokumen ANDAL, RKL, dan RPL oleh Komisi AMDAL Pusat atau Komisi AMDAL Daerah dilakukan secara bersamaan. (2) Apabila dokumen ANDAL, RKL, dan RPL dinilai belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam
TAHAPKONSTRUKSI 3.2.1. FISIK KIMIA Penurun Mobilisasi Kualitas udara Meminimalkan terjadinya Penyiraman secara Area Selama Pemrakar BLH, BLH, an peralatan melebihi baku mutu perubahan kualitas udara periodik sekitar kegiatan pra sa Distarkisi Distarkisi kualitas kerja di lingkungan sekitar peterak konstruksi udara di Pengadaan diameter debu
LembagaPenelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Institut Teknologi Bandung (LPPM - ITB) PENYUSUN DOKUMEN. LOKASI Secara geografis letak SP Tambun terletak di koordinat 1070 1' 38", 752" BT dan 60 7' 58,773". LS. Desa Kedungjaya, Kecamatan Babelan Luas SP Tambun adalah 42.521 m2 ditambah. buffer zone seluas 49.673 m2.
3.) Saat penyusunan andal , RKL, dan RPL, • Dilakukan oleh penyusun dokumen tsb, • Tujuannya agar senantiasa berada dalam konteks menelaah dampak penting lingkungan seperti dimaksud dalam kerangka acuan. • Bersifat teknis : Kegiatan pengumpulan data Analisis data Rekomendasi upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan. 1) dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan atau KA ANDAL, (2) dokumen ANDAL, (3) dokumen RKL dan RPL, di sisi lain terdapat dokumen (4) UKL dan UPL bagi kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan AMDAL. Pada saat ini UU No. 23 tahun 1997 dan PP No. 27 tahun 1999 merupakan landasan hukum pelaksanaan AMDAL. DokumenANDAL atau EIS (Environmental Impact Statement) menjadi baik (logis, rasional, tepat, dan akurat), sehingga akan memberikan dokumen RKL dan RPL yang baik pula. c. Dampak negatif penting atau resiko timbulnya kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, konflik sosial ekonomi, dan lainnya dapat dihindari; adapun pengembangan dampak Pemrakarsadiminta untuk melakukan percepatan Penyusunan Andal dan RKL-RPL paling lama 3 (tiga) bulan sejak berita acara kesepakatan formulir kerangka acuan diterima. Dalam hal Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah tidak dapat menyelesaikan penyusunan Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), maka atau Instansi gbA9QJ7.
  • cytbaf66ge.pages.dev/293
  • cytbaf66ge.pages.dev/425
  • cytbaf66ge.pages.dev/362
  • cytbaf66ge.pages.dev/17
  • cytbaf66ge.pages.dev/968
  • cytbaf66ge.pages.dev/40
  • cytbaf66ge.pages.dev/887
  • cytbaf66ge.pages.dev/914
  • cytbaf66ge.pages.dev/209
  • cytbaf66ge.pages.dev/83
  • cytbaf66ge.pages.dev/544
  • cytbaf66ge.pages.dev/949
  • cytbaf66ge.pages.dev/907
  • cytbaf66ge.pages.dev/871
  • cytbaf66ge.pages.dev/83

    • pembuatan dokumen andal rkl dan rpl dibuat secara